Instruksi Gubernur DKI Jakarta no. 158 tahun 2015

  • Whatsapp

GUBERNUR  PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

 

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR     158  TAHUN 2015

TENTANG

 

MASA TRANSISIUNTUK PERPANJANGAN IZIN/NON IZIN YANG TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG

 

 

 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

 

 

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan antara lain terhadap pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana   tata   ruang   s belumnya  diberi   masa  transisi   selama   3  (tiga)   tahun   untuk penyesuaian  dan  Pasal 670  ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Rencana  Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dinyatakan bahwa pemanfaatan ruang yang  izinnya   sudah   habis  dan  tidak  sesuai  dengan   Peraturan  Daerah   ini  dilakukan penyesuaian  berdasarkan  Peraturan  Daerah  ini. Berkenaan  dengan  hal tersebut,  dalam rangka memberikan kepastian dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan namun tidak sesuai dengah rencana tata ruang dan akan dilakukan perpanjangan, dengan ini menginstruksikan : ·.

 

Kepada                  1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

 

  • Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta ·.
  •  

  • Kepala Biro Penataan Kota.dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  •  

    Untuk

     

    KESATU                Kepala Badan Pelayanan Terp.adu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, agar :

     

    1. Memberikan pelayanan  terhadap  perpanjangan   atas  perizinan/non perizinan  pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  Rencana Detail Tata Ruan·g dan Peraturan Zonasi, namun pernah diterbitkan perizinan/non perizinan yang sah termasuk terhadap perizinan yang ter1ebih dahulu h.arus mendapatkan pertimbangan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); dan

     

    1. Perpanjangan perizinan/non perizinan  sebagaimana  dimaksud  pada huruf  a  diberikan .untuk  paling l ma  3 (tiga)  tahun  terhitung  sejak Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang  dan Peraturan  Zonasi diundangkan sampai dengan  tanggal 18 Februari 2017.

    KEDUA                   Kepala   Dinas   Penataan  Kota  Provinsi  DKI   Jakarta  agar   segera menyusun peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomo·r 1 Tahun 2014  tentang  Rencana  Detail  Tata Ruang  dan  Peraturan  Zonasi khususnya mengenai perizinan dan non perizinan pemanfaatan ruang.

     

    KETIGA                    Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta  agar  mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat  Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)    terkait    dalam    rangka penyusunan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. lnstruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    . Ditetapkan di Jakarta

    • pada tanggal 31 Juli 2015

     

    Tembusan:

    1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
    2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
    3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
    4. lnspektur Provinsi DKI Jakarta
    5. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
    6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKIJakarta
    7. Kepala Biro Penataan Kota dan Ungkungan Hidup
    8. Setda Provinsi DKI Jakarta              ·

    Download : Instruksi Gubernur no. 158 tahun 2015

    Related posts

    0 0 votes
    Article Rating
    Subscribe
    Notify of
    guest
    0 Comments
    Inline Feedbacks
    View all comments