Modal Masih Jadi Kendala! Bank Perkreditan Rakyat Di Usulkan Untuk Go Public

  • Whatsapp
Modal Masih Jadi Kendala! Bank Perkreditan Rakyat Di Usulkan Untuk Go Public

Pendanaan masih jadi permasalahan khusus di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), ditambah sesudah ada kewajiban pengadaan modal minimal dan pemenuhan modal pokok minimal BPR sama sesuai POJK No 5/POJK.03/2015. Menurut POJK itu, modal pokok minimal BPR diputuskan sejumlah Rp 6 miliar yang harus disanggupi paling lamban 31 Desember 2024.

Walau sebenarnya, ada banyak BPR yang mempunyai modal pokok di bawah Rp 6 miliar. Berdasar data Infobank Institute, per Januari 2022, ada 501 (30,7%) BPR dengan modal pokok di bawah Rp 6 miliar dari keseluruhan jumlah BPR sekitar 1.631 BPR (1.467 BPR dan 164 BPRS). Masih banyaknya BPR bermodal pokok di bawah Rp 6 miliar memerlukan perhatian khusus semua stakeholders.

Read More

Untuk memperoleh pendanaan dari partner vital tidak gampang, apa lagi dari investor asing. Karena, sama sesuai UU No 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, terutamanya Pasal 23, BPR cuma bisa dibangun dan dipunyai oleh WNI. Berlainan dengan bank umum, yang memungkinkannya memperoleh permodalan dari investor asing lewat mekanisme kerja sama, sama sesuai Pasal 22 UU Perbankan. Dari sini ada wawasan pentingnya amandemen UU No 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, supaya BPR dapat mempunyai hak yang serupa seperti bank umum dalam memperoleh permodalan.

Tidak semua pemegang saham mempunyai kekuatan untuk menambahkan pendanaan dengan serahkan modal. Karena itu, kekuatan dan kesempatan Bank Perkreditan Rakyat untuk memperoleh permodalan dari pasar modal lewat pola go public juga terbuka. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI siap memberikan dukungan usaha amandemen UU No 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Musthofa, memberikan dukungan penuh usaha industri BPR cari pendanaan lewat pola go public. Menurut dia BPR sejauh ini dianggap remeh. Walau sebenarnya, peranan dan peranan BPR tidak jauh berbeda dengan bank umum, yaitu sama jalankan peranan intermediasi. BPR bahkan juga jadi ujung tombak instansi keuangan nasional dalam gerakkan UMKM.

“Kami di Panja DPR siap memberikan dukungan dan men-support penuh beberapa langkah ke itu, terhitung saran amandemen UU Perbankan, UU BI, UU OJK, dan UU LPS,” tutur Musthofa dalam seminar “Kekuatan dan Kesempatan BPR Go Public dan Go Digital” di Jakarta, Jumat (17/6/2022).

Faksinya benar-benar memberikan dukungan usaha mensetarakan BPR dengan bank umum, terutamanya dalam cari permodalan. Bahkan juga, karena sangat semangatnya memberikan dukungan perubahan BPR, Musthofa menyarankan bila kepanjangan BPR ditukar. “Tidak boleh cemas investor asing akan bawa dananya keluar. Saat ini telah zaman boarderless, tidak ada penyekat antarnegara,” tegas Musthofa.

Sebagai usaha tindak-lanjut dari wawasan BPR go public, faksinya janji akan membawa ke Panja DPR. “Kerja DPR kan kelompok kolegial, harus mengikutsertakan anggota lainnya, tidak dapat kerja sendirian,” katanya.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto juga mengatakan, go public atau initial public offering (IPO) jadi idaman untuk industri BPR, satu diantaranya sebagai usaha dalam tingkatkan pendanaan. Ada beberapa keuntungan bila BPR go public, diantaranya memperoleh stimulan pajak, tingkatkan nilai perusahaan, tingkatkan pasar awareness, tumbuhkan kesetiaan pegawai, akses pada pendanan baru, dan tingkatkan good corporate governance (GCG).

Selainnya keuntungan, lanjut Joko, adapula beberapa rintangan yang perlu jadi perhatian BPR saat akan go public, yakni delusi dan kontrol atas pemilikan, transparan dan laporan harus dilaksanakan secara professional, beberapa biaya yang berkaitan dengan pasar modal, pasar pressure, dan peraturan dan pemenuhannya.

“Itu rintangan. Peraturan dan pemakaiannya, ditambahkan lagi apa jika saat ini telah jelimet kelak akan semakin jelimet kembali saat kita IPO,” tegasnya.

Anggota Dewan Komisioner Instansi Penjamin Simpanan (LPS) Didik Madiyono mengutarakan, BPR/BPRS mempunyai beragam kesempatan yang dapat dieksploitasi. Diantaranya, perkembangan keinginan atas BPR/BPRS yang sanggup sediakan produk dan service perbankan berbasiskan digital yang inovatif dan variasi, murah, aman, dan gampang dijangkau dimanapun serta kapan pun menjadi kesempatan BPR/BPRS untuk percepat alih bentuk digitalnya.

Dalam hadapi akselerasi alih bentuk digital terutamanya di bidang perbankan, ada banyak hal yang perlu jadi perhatian BPR/BPRS dalam hadapi resiko berkaitan keamanan data dan pelindungan customer yang ideal.

“Pendayagunaan tehnologi dan pengadaan produk dan service perbankan berbasiskan digital sebetulnya mempunyai beberapa resiko keamanan seperti kebocoran data dan gempuran cyber, hingga BPR/BPRS dituntut untuk sanggup sediakan mekanisme keamanan IT yang handal,” terangnya.

Dia menggerakkan BPR/BPRS untuk go public yang hendak berpengaruh positif pada pengokohan pendanaan, kenaikan efektivitas dan keuntunganabilitas, dan perkuat penerapan good corporate governance untuk BPR/BPRS.

“Kami pasti berikan motivasi BPR/BPRS untuk selalu bereksperimen dan berubah agar berkembang secara terus-menerus dan selalu jaga performa keuangannya. LPS selalu datang untuk jaga keyakinan warga pada industri perbankan, terhitung BPR/BPRS,” tuturnya.

Sampai April 2022, dengan pola penjaminan sampai Rp2 miliar per nasabah per bank, ada 473.896.016 rekening bank umum atau sekitaran 99,93 % dari keseluruhan rekening yang ditanggung penuh oleh LPS. Dan, jumlah rekening nasabah BPR/BPRS yang ditanggung semua simpanannya per Maret 2022 ialah sebesar 99,98 % dari keseluruhan rekening atau sama dengan 14.515.423 rekening.

Dalam pada itu, OJK memandang jika BPR sanggup bertahan dan masih tetap tumbuh positif di periode wabah dibanding dengan bank umum yang pernah alami pengurangan. Direktur Riset dan Penataan BPR OJK, Ayahandayani menjelaskan jika perkembangan BPR tercermin dari perkembangan yang cukup berarti dari segi asset, credit, atau dana faksi ke-3 (DPK).

“Untuk yoy keseluruhan asset bertambah 9,15% ini perkembangannya cukup berarti, keseluruhan credit bertambah 7,95% yoy ini benar-benar sangat baik, selanjutnya dana faksi ke-3 bertambah 10,63% secara yoy. Secara industri BPR alami kenaikan yang lumayan baik,” sebut Ayahandayani.

OJK sudah mengeluarkan roadmap untuk peningkatan BPR/BPRS tahun 2021-2025 yang hasilkan 4 misi khusus yakni, agile, adaptive, kontributif, dan refilient. Selainnya misi, roadmap itu hasilkan 4 pilar khusus, yang mana satu diantaranya ialah akselerasi alih bentuk digital. Dalam pilar itu diharap terjadi kesempatan alih bentuk digital, seperti digitalisasi aktivitas usaha BPR, transfer dana, sampai pembayaran.

“BPR harus agile dalam makna cepat bereksperimen, adaptive pada semua perubahan yang ada, kontributif, dan reselient itu ialah moto yang perlu diraih oleh BPR yang akan datang sesuai roadmap,” tuturnya.

Related posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments